Advertisements
BERITA, BERITA TERKINI

CSBR meminta Presiden RI segera mengambil tindakan terkait serangan-serangan yang mengancam LGBTIQ Indonesia dan hak mereka

 

Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo Sumber: bataranews.com

Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo
Sumber: bataranews.com

Senada dengan pernyataan bersama organisasi-organisasi dan para pembela HAM dan berbagai negara terkait memburuknya situasi LGBTIQ di Indonesia, pada tanggal 12 Maret 2016 The Coalition of Sexual and Bodily Right in Muslim Societies (CSBR) menyatakan juga menyatakan keprihatinannya yang mendalam terhadap serangan yang masih berkelanjutan terhadap warga negara Indonesia yang mempunyai identitas gender dan orientasi seksual yang berbeda.

CSBR mengutip pernyataan Menristekdikti Muhammad Nasir yang mengatakan LGBTIQ  merusak moral bangsa. Sebuah pernyataan yang sudah menyebabkan serangan bertubi-tubi kepada LGBTIQ dalam 2 bulan belakangan ini. Yang juga mengakibatkan situasi yang tidak bersahabat bagis LGBTIQ di berbagai kota dan provinsi di Indonesia.

CSBR sebagai sebuah koalisi yang terdiri dari 30 organisasi dan institusi yang menjunjung tinggi hak-hak seksual dan jasmani masyarakat muslim, meminta Presiden Republik Indonesia untuk segera mendukung dengan tegas warga LGBTIQ-nya, untuk menjujung tinggi hak-hak demokratik dan memastikan perlindungan mereka dari diskriminasi dan serangan, juga untuk segera menghentikan retorik kebencian dan diskriminasi  yang sedang dipropagandakan oleh pejabat-pejabat pemerintah.

Presiden Jowo Widodo dan Pemerintah Indonesia juga diminta untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara Indonesia yang diatur dalan Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya:

  • Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 28C, ayat 1.
  • Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal 28C, ayat 2.
  • Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28D, ayat 1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28I, ayat 1.
  • Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28E.
  • Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Pasal 28I, ayat 2.

Indonesia sebagai anggota PBB, juga sebagai negara pendukung ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) dan ICESCR (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) mempunyai tugas untuk memastikan tidak adanya diskriminasi, kebebasan akademis dan akses pendidikan, agar warga negara bisa membuat keputusan dan pilihan mandiri dalam segala bidang terkait diri mereka, termasuk keyakinan, opini dan identitas.

CSBR menghargai kepemimpinan kuat yang ditunjukkan KOMAS-HAM, yang sudah dengan konsisten memberikan penjelasan yang jelas, rasional dan jurisdis yang menyoroti tindakan-tindakan inkonstitusional yang mengekang hak-hak orang-orang yang terlibat dalam diskusi publik, layanan dukungan dan advokasi tentang hak-hak, perlindngan dan pendidikan tentang isu orientasi seksual, idenditas dan ekspresi gender.

Latar belakang pernyataan CSBR tersebut diantaranya:

Pernyataan Menristekdikti  yang melarang Support Group and Resource Center on Sexuality Dtudies (SGRC) yang sudah menjadi pemicu munculnya berbagai aksi serangan dan pengeluaran pernyataan pejabat-pejabat negara yang menyerang LGBTI di Indonesia.

  • Politisi PKS Nasir DJamil yang mengatakan bahwa komunitas LGBT tidak seharusnya diizinkan beraktivitas di Universitas. Pernyataan ini bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28D ayat 1 dan 2
  • Menteri Pendidikan dan Budaya, Anies Baswedan yang mengatakan LGBT menyimpang dan membahayakan generasi muda. Serta KPI yang melarang tayangan dan siaran yang dianggap menormalisasikan LGBTIQ, mengatasnamakan perlindungan anak dan generasi muda. Hal tersebut telah mengabaikan hak-hak konstitusional anak.anak LGBT untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. UUD 1945 pasal 28B, ayat 2
  • Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chriasnandi yang mengatakan bahwa tidak patut jika pegawai negeri homoseksual. Hal ini bertentangan dengan hak setiap warga negara untuk mendapatkan kesempatan yang setara di pemerintahan. UUD 1945 pasal 28D, ayat 3.
  • Menteri pertahanan Ryamizard Ryacudu yang mengatakan LGBTIQ sebagai bagian dari perang proxy yang merupakan ancaman yang lebih besar daripada senjata nuklir.
  • Kementrian Komunikasi dan Informasi yang sedang merancang Undang-Undang yang akan melarang situs-situs yang  dikatakan mempromosiakn propaganda LGBT, karena dianggap bisa merusak keamanan nasional, identitas budaya dan kayakinan orang-orang indonesia.

Retorika penuh kebencian dan proloferasi karena ketakutan tersebut sudah membuat kelompok-kelompok militan main hakim sendiri, yang berhasil menutup beberapa kegiatan LGBTIQ berikut ini:

  • Pada tanggal 4 Februari 2016, kelompok militan menyerang partisipan sebuah seminari di Jakarta.
  • Pada tanggal 23 Februari 2016, polisi berbalik melawan para advokat LGBTI dalam demonstrasi di Yogyakarta
  • Pada tanggal 24 February 2016, Front Jihadi Islam menutup paksa Pondok Pesantren Waria di Yogyakarta.

Pernyataan-pernyataan dan insiden-insiden tersebut menunjukkan dengan jelas tidak adanya keinginan pemerintah untuk menjunjung tinggi Undang-Undang maupun memastikan adanya akses keadilan.

CSBR menuliskan kutipan pernyataan GAYa NUSANTARA yang dituliskan kepada CSBR

“The space for LGBTIQ people to exercise their rights to freedom of assembly and association in Indonesia is now very limited. The security of individuals and organizations is in jeopardy; we are being threatened and there is no protection from the government. Meanwhile the media sensationalizes the news in a negative fashion, so that the public is increasingly misinterpreting what is at stake here. We want the President to intervene and take action to protect us as citizens, because it is the government officials of his cabinet that are attacking us in the first place.”

CSBR mengungkapkan keprihatinannya terhadap keamanan kawan-kawan mereka yang hidup dalam situasi yang penuh ketakutan dan ketidakamanan, tanpa adanya perlindungan ataupun pertolongan dari sistem judisial maupun legal.

CSBR menyatakan bergabung dengan masyarakat Indonesia dan meminta Presiden Joko Widodo untuk mengambil tindakan secepatnya untuk menghentikan serangan terhadap LGBTIQ dan menjunjung tinggi hak-hal sipil, politik dan Asasi mereka.

Sumber: CSBR

 

Advertisements

About Kabar LGBT

Korannya Komunitas LGBT Indonesia

Discussion

No comments yet.

Tinggalkan Pesan!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements

Ikuti Tweet kami

Follow Kabar LGBT on WordPress.com

Join 23 other followers

Komunitas kami

%d bloggers like this: