Advertisements
BERITA, BERITA TERKINI

HRW : Akses informasi adalah hak dasar yang harus dibela pemerintah, bukan malah disangkal

Phelim Kine Sumber: Suarakita

Phelim Kine (kiri), Wakil Direktur Human Rights Watch wilayah Asia 
Sumber: Suarakita

Berawal dari permintaan penarikan kembali sticker yang dianggap mempromosikan LGBT 1 bulan yang lalu, yang merembet pada pemblokiran situs-situs yang dianggap berkonten LGBT, sampai keluarnya Surat Edaran KPI yang melarang tayangan televisi yang menayangkan pria kewanitaan, Human Rights Watch dalam suratnya kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi, mengatakan pemerintah Indonesia harus menolak usualan sensor pada siaran berkontent LGBT yang diusulkan Komite I DPR RI yang dirakerkan 3 Maret 2016 lalu.

Phelim Kine, Wakil Direktur Human Rights Watch wilayah Asia mengatakan sensor pada siaran yang berkonten LGBT merupakan tanda sebuah serangan pada komunias LGBT di Indonesia.

“Usulan sensor siaran dengan konten LGBT menandakan sebuah serangan baru pada komunitas LGBT di Indonesia,”ujar Phelim Kine

Ia mengatakan akses informasi mengenai orientasi seksual dan identitas gender adalah hak dasar yang harus di bela pemerintah.

“Akses informasi mengenai orientasi seksual dan identitas gender adalah hak dasar yang harus dibela pemerintah, bukan justru disangkal.”ujarnya

Menurut Human Rights Watch Pemerintah Indonesia harus berhenti mencari cara menyensor dan membungkam kelompok LGBT, dan internet serta perusahaan aplikasi seluler harus menolak tindakan pemerintah tersebut.

Internet telah menjadi ruang transformatif bagi aktivis hak asasi manusia dengan menawarkan perlindungan dan akses informasi penting bagi kelompok LGBT. Perusahaan internet punya tanggungjawab untuk membela hak-hak pengguna (user) mereka untuk mengakses informasi dengan menolak langkah pemerintah untuk melemahkan hak-hak tersebut.

Human Rights Watch meminta Kemenkominfo mengakhiri perkembangan regresif yang melanggar hak kebebasan berekspresi dan non-diskriminasi berdasarkan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Tindakan yang diusulkan juga bertentangan dengan pasal 28 konstitusi Indonesia.

“Pemerintah Indonesia harus melindungi, bukan membatasi, hak-hak warga untuk kebebasan berekspresi dan akses informas,” ujar Kine. “Kementerian Komunikasi dan Informasi harus menolak keras usulan apapun untuk menyensor informasi LGBT sebagai tanda pemerintah membela hak-hak universal dan melawan diskriminasi.”

Sumber: Human Rights Watch

Advertisements

About Kabar LGBT

Korannya Komunitas LGBT Indonesia

Discussion

No comments yet.

Tinggalkan Pesan!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements

Ikuti Tweet kami

Follow Kabar LGBT on WordPress.com

Join 23 other followers

Komunitas kami

%d bloggers like this: