Advertisements
BERITA, BERITA TERKINI

Disinyalir Kemenkominfo meminta bertemu dengan 4 pemilik situs berkonten LGBT guna memblokir situs-situs tersebut

Ilustrasi

Ilustrasi

Disinyalir ada agenda pertemuan  yang diatur secara diam-diam dengan pemilik-pemilik situs yang dianggap berkonten LGBT. Diantaranya situs Support Group and Resource Center on Sexuality Studies (SGRC), Suara Kita, Arus Pelangi, dan Melela. Pengaturan pertemuan ini terjadi usai rapat komisi I DPR RI dan Kemenkominfo.

Ferena Debineva, salah satu pendiri dan ketua SGRC  menceritakan kronologinya.  Klub tersebut mendapat email dari pegawai Kominfo berinisial NI 3/3/2016 yang meminta kontak SGRC.

Ferena Debineva, Founder dan Chairperson SGRC, mengatakan awalnya klub studinya mendapat email dari pegawai Kominfo berinisial NI pada 3 Maret. NI meminta kontak SGRC yang bisa dihubungi oleh Kominfo. SGRC kemudian meminta pegawai Kominfo untuk menghubungi Ferena, tapi pegawai meminta kontak kantor SGRC, padahal studi klub itu tidak punya badan hukum atau kantor, hanya kelompok studi.

Sabtu, 5 Maret, SGRC meminta surat resmi dari Kominfo terkait pertemuan tersebut. Namun hingga hari ini surat tersebut belum pernah dilampirkan. Ferena mempertanyakan pemanggilan atau rencana pertemuan tersebut karena situs SGRC bukan situs yang pro atau kontra LGBT. SItus SGRC adalah situs ynag berisi kegiatan, ringkasan jurnal serta publikasi tulisan anggota yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran SGRC.

Diketahui pegawai Kominfo mengatakan mereka merujuk pada surat Komisi Perlindungan Anak Indonesia tentang hal ini.

“Kami mendapatkan surat dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, atas hal tersebut kiranya bisa bertemu. Atau kami undang resmi untuk pertemuan,” ujarnya sang pegawai dalam surat elektronik tersebut.

Sepanjang balas-membalas surat tersebut, tak ada penjelasan yang terang dari Kominfo tentang isi pertemuan. “Setelah kamu temui, kami sampaikan halnya, jadi kami ingin ketemu dulu,” ujar surat tersebut.

Seperti SGRC, Arus Pelangi juga mengalami hal yang serupa. Arus pelangi dihubungi oleh Fajar Maulana Putra yang diterukan kepada NI.

Yuli Rustinawati, Ketua Organisasi Arus Pelangi Yuli Rustinawati, mengatakan bahwa ia dimintai data, nama dan alamat yang bisa dihubungi. Walaupun permintaan tersebut tidak ada surat resminya akhirnya Yuli memberikan nomer ponselnya.

Pihak yang mengaku dari Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo itu pun meminta untuk segera bertemu dengan Yuli. Dan Yuli pun sepakat dengan pertemuan itu.

“Karena kami sepakat, ini bukan persoalan Arus Pelangi saja. Kami 4 website ini baru yang pertama. Ini adalah masalah semua organisasi yang websitenya menyuarakan hak-hak LGBT. Hubungannya dengan kebebasan berekspresi,” katanya.

Ismail Cawindu, Kepala Hubungan Masyarakat Kominfo mengatakan belum mengetahui rencana pertemuan tersebut.

“Saya malah belum tahu. Mungkin itu agenda Dirjen Aplikasi Informatika,” katanya.

Fajar Maulana Putra yang menghubungi Arus Pelangi mengatakan pertemuan belum tersusun rapi dan pihaknya masih mengumpulkan data.

“Pertemuan diagendakan. Tapi kami masih mengumpulkan data,” katanya.

Kepada Jakartapost. Juru bicara Kemenkominfo, Ismail Cawindu pada hari Jumat 4/3/2016 sebenarnya juga sudah mengatakan bahwa Kemenkominfo sedang menyusun panel guna menangani proposal tentang pemblokiran situs-situs berkonten LGBT tersebut.

Pernyataan penolakan pemblokiran situs-situs berkonten LGBT dilakukan 17 lembaga masyarakat yang tergabung dalam Forum Pengawas Blokir Internet. Mereka menganggap pemblokiran tersebut ilegal. Berikut lembaga-lembaga tersebut.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), LBH Pers, SAFENET, KontraS, Indonesia AIDS Coalition (IAC), LBH Masyarakat, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Empowerment and Justice Action (EJA).Yayasan LBH Indonesia (YLBHI), LBH Jakarta, Indonesia Legal Roundtable (ILR), Mappi FH UI, Kapal Perempuan, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Solidaritas Perempuan, Asosiasi LBH APIK Indonesia, dan Imparsial.

“Kami mengingatkan bahwa berdasarkan Pasal 28 J UUD 1945 dan juga Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, segala pembatasan hak asasi manusia harus dinyatakan dengan tegas dalam sebuah undang-undang,” tulis Forum Pengawas Blokir Internet dalam keterangan persnya.

“Kami mendesak pemerintah menghentikan seluruh upaya pemblokiran terhadap situs internet sebelum ada kejelasan mengenai pelanggaran hukum apa yang dilakukan oleh para pengelola situs. Kami menekankan agar tindakan pemblokiran harus terkait dengan upaya penegakan hukum, utamanya penegakan hukum pidana,” demikian tulis pernyataan tersebut.

Sumber : Rappler.com The Jakarta Post

Advertisements

About Kabar LGBT

Korannya Komunitas LGBT Indonesia

Discussion

No comments yet.

Tinggalkan Pesan!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements

Ikuti Tweet kami

Follow Kabar LGBT on WordPress.com

Join 23 other followers

Komunitas kami

%d bloggers like this: