Advertisements
BERITA, BERITA TERKINI

Komisi I DPR, Kemenkominfo dan KPI rapat tentang promosi LGBT

Suasana Raker Komisi I dengan KPI Pusat dan Kominfo, Kamis, 3 Maret 2016

Suasana Raker Komisi I dengan KPI Pusat dan Kominfo, Kamis, 3 Maret 2016

Komisi I DPR meminta KPI lebih memperjelas soal aturan larangan promosi yang berbau LGBT di televisi. Dewan juga meminta agar dibuat badan penanggulangan LBGT menyusul fenomena yang tengah ramai menjadi prihatian publik itu.

Komisi I DPR menggelar rapat bersama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Menkominfo Rudiantara. KPI pun memaparkan soal surat edaran kepada lembaga penyiaran soal larangan tampilan karakter pria yang kewanita-wanitaan di mana hal tersebut dianggap sebagai bentuk dari promosi LGBT.

“LGBT tidak boleh dipromosikan, dikampanyekan dan dipropagandakan. Dalam standar program siaran (SPS) ada perlindungan terhadap kepentinagan remaja dan anak di pasal 15 khususnya dalam psikologi pertumbuhan mereka,” ungkap Wakil Ketua Ketua KPI Idy Muzayyad dalam rapat yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/3/2016).

Landasan lain terkait larangan KPI adalah pada SPS Pasal 37 di mana program siaran tidak boleh menampilkan hal yang tidak pantas. Sebab jika hal-hal yang tidak pantas terus dipromosikan maka itu akan dianggap lumrah atau wajar, padahal tidak sesuai dengan norma yang ada.

Idy juga menyebut bahwa surat edaran berisi larangan penayangan berbau LGBT sebenarnya sudah dilakukan beberapa kali. Setidaknya sudah 3 kali surat edaran disebar ke lembaga penyiaran dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan.

“Kemudian momentum soal LGBT maka kita tekankan lagi soal itu. Dengan indikator laki-laki yang gaya berpakaian kewanitaan, make up, bahasa tubuh, gaya berjalan, gaya duduk, gerakan tangan, gaya bicara, melakukan pembenaran, sapaan terhadap pria yang seharusnya untuk wanita, dan menampilkan istilah. Kita temukan beberapa host pria melambai,” beber Idy.

Meski begitu, KPI menyatakan tidak melakukan generalisasi untuk larangan ini. Aturan akan berbeda jika itu berkenaan pada konteks seni atau budaya, seperti ludruk, wayang orang atau tari topeng.

“Jadi lebih menjurus pada talent, awalnya dia laki-laki lama-lama kok ngondek atau melambai,” kata Idy.

KPI pun dalam mengeluarkan aturan ini mendapat protes dari sejumlah pihak, khususnya kelompok pendukung LGBT. Menurut Idy, KPI dituduh menyembunyikan sebuah pasal yang melindungi masyarakat atau orang tentu. Konteks ini tentang orang yang memiliki orientasi seks tidak normal.

“Bab II pasal 17 ini dibuat karena ada kecenderungan ketika masyarakat kelompok ini dibully. Jadi larangan exploitasinya. Kalau ditafsirkan ini perlindungan konteks orang dengan orientasi tertentu muncl di TV itu salah paham atau paham salah,” jelasnya.

“Jangan dimaknai dibolehkan berpromosi ria di lembaga penyiaran karena pasal ini tidak berdiri sendiri, ada pasal-pasal lain. Karena ada perlindungan untuk anak dan remaja,” imbuh Idy.

Pada dasarnya Komisi I DPR menyatakan soal orientasi seksual adalah hak setiap orang. Namun dewan tidak setuju jika hal tersebut dipromosikan atau terkait dorongan pelegalan kelompok LGBT. Komisi I DPR juga meminta agar aturan larangan soal promosi LGBT ini lebih diatur lagi regulasinya.

“Secara prinsip hukum kita belum bulat melarang LGBT, konstitusi kita belum kayak Thailand acknowledge jenis kelamin ketiga. Kita minta larangan detail. Hal yang mendorong dan promosikan LGBT itu apa dan seperti apa?” ucap Anggota Komisi I Bobby Adhityo Rizaldi.

Ia meminta KPI bisa lebih detail lagi terkait larangan tersebut. Bobby pun berbicara soal perlunya regulasi khusus terkait LGBT. Termasuk larangan mengeksploitasi orang dengan orientasi seks tertentu atau kelompok LGBT tersebut.

“Memperolok LGBT juga tidak boleh. Harus dijabarkan lebih jelas. Selama itu belum ada di KUHAP, KUHP yang menyatakan LBGT itu kriminal, kita tidak boleh memperolok LGBT. Untuk KPI, kalau dikatakan berpakaian seperti wanita, misalnya batik dari sutera, berpakaian seperti wanita enggak? Susah lagi. Jadi jangan normatif, lebih detail lagi,” terang Bobby.

“Kita bisa mungkin sedikit mengambil referensi dari China. Fokus pada tiga hal yang dilarang. Mendorong LGBT itu, kedua larangan fokus dan detail soal promosikan LGBT, lalu itu forward-forward-an di grup,” tambah dia.

Beberapa anggota Komisi I DPR sepakat bahwa masalah orientasi seksual dalam hal LGBT ini adalah sebuah penyakit dan dapat disembuhkan. Seperti halnya Asril Tanjung yang menyebut negara perlu turut andil dalam pengobatan terhadap orang yang masuk dalam kelompok LGBT tersebut.

“Kalau ini penyakit, kita buat badan penanggulangan LBGT. Segera kita buat badan rehabilitasi korban LGBT. Karena dia penyakit. semua penyakit ada obatnya. Narkoba sudah ada,” ujarnya.

Agar fenomena LGBT tidak meluas, Asril meminta agar hal-hal yang terkait dengan promosi terhadapnya dapat dikurangi. Termasuk dari media maupun media sosial.

“Kayak di Singapura, di Marina Bay rupanya ada sering orang terjun bunuh diri. Tapi di koran saya cari tidak ada. Mereka tidak mau bikin yang merugikan Singapura ternyata. Karena nanti orang enggak mau datang ke Singapura,” tukas politisi Gerindra tersebut.

Dalam rapat, Komisi I juga menekankan kepada Menkominfo Rudiantara agar menata promosi LGBT di internet. Termasuk aplikasi chatting agar tidak mengeluarkan simbol atau sesuatu yang berhubungan dengan LGBT.

Rudiantara pun menyatakan bahwa pihaknya terus berupaya melakukan penertiban terhadap konten-konten negatif. Ia juga mengatakan telah bertemu oleh pihak LINE yang pada beberapa waktu lalu aplikasi chatting tersebut sempat mengeluarkan stiker bertema LGBT.

“LINE sudah datang ketemu saya. Kalau WhatsApp nanti kita bicarakan. Karena ketika bicara kita harus punya evidence. Pada umumnya OTT internasional yang besar-besar mereka kooperatif kok karena biar bagaimana pun mereka punya kepentingan beroperasi di Indonesia,” ungkap Rudiantara.

Masalah LGBT juga menjadi perhatian Kominfo dan akan ditangani oleh panel yang telah ada terkait konten negatif. LGBT masuk dalam isu pornografi dan pastinya ditertibkan oleh Kominfo.

“Sudah mulai. Masuk di situ (pornografi). Sedang direview, diperbaiki terus menerus. Konten kan dinamis, jadi aturan harus dinamis. Enggak bisa aturannya kaku,” katanya.

“Jadi ada yang pro aktif, yang selalu searching yang sifatnya pornografi. Itu mudah dikenali. Ada yang sifatnya aduan masyarakat, bisa langsung ke Kominfo, lewat website. Kadang masyarakat WA, SMS, telepon saya. Pasti ditanggapi. Karena kita tidak bisa terus memelototi miliaran konten. Tapi upaya terus menerus,” tutup Rudiantara.

 

Sumber : KPI Detiknews

Advertisements

About Kabar LGBT

Korannya Komunitas LGBT Indonesia

Discussion

No comments yet.

Tinggalkan Pesan!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements

Ikuti Tweet kami

Follow Kabar LGBT on WordPress.com

Join 23 other followers

Komunitas kami

%d bloggers like this: