Advertisements
BERITA, BERITA TERKINI

Menurut Ketua PR2Media, KPI terlalu berlebihan dan memojokkan kelompok tertentu

Amir Effendi Siregar Sumber : merdeka

Amir Effendi Siregar, Ketua PR2Media
Sumber : merdeka

Amir Effendi Siregar, Ketua Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) mengatakan bahkwa Surat Edaran KPI bernomor 203/K/KPI/02/16 tidak spesifik dan terlalu berlebihan. Amir mengakui bahwa regulasi terhadap penyiaran elektronik memang harus ketat tetapi penerapannya jangan berlebihan dan harus sesuai dengan kerangka UU Penyiaran yang menjamin kebebasan berekspresi, berpendapat dan pers.

“KPI harus kembali merujuk pada Undang-Undang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran secara benar,” ujar Amir, ketika dihubungi, Minggu (28/2/2016).

Ia menilai bahwa Surat Edaran KPI yang melarang adegan pria kewanitaan itu kabur dan memojokkan kelompok tertentu yang dituding menjadi penyebab perilaku yang dianggap tidak pantas. Ia menganggap KPI terlalu menggeneralisir. Ia pun mempertanyakan bagaimana dengan pelaku kesenian seperti Didik Nini Thowok? Karena beberapa pelaku seni yang tampil dan menggunakan bahasa tubuh kewanitaan dan sudah ada cukup lama dalam tradisi kesenian dan kebudayaan di Indonesia.

Baca juga : Beberapa Kesenian dan Kebudayaan Adilhung Indonesia yang melibatkan LGBT

“KPI terlalu menggeneralisasi sebuah persoalan. Surat edaran KPI harusnya lebih spesifik. Bagaimana dengan pelaku kesenian, seperti Didi Nini Towok?” ungkap Amir.

Baca juga : KPI mengecualikan Didik Nini Thowok

Amir meminta agar KPI seharusnya memikirkan konteks geografis, seni dan budaya sebagai bagian tak terpisahkan dari media penyiaran. Keputusan KPI tersebut sudha menghilangkan roh UU penyiaran, yaitu kebebasan dalam berekspresi.

“Generalisasi seperti itu justru mengakibatkan hilangnya roh UU penyiaran, yakni kebebasan dalam berekspresi,” kata dia.

Ia memberi saran agar KPI melakukan kaji ulang dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Dalam UU Penyiaran, isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, serta mengamalkan budaya Indonesia.

“Harus dijabarkan lebih rinci hal-hal yang tidak bisa disiarkan kepada publik,” ujar Amir.

Baca Juga : Surat Edaran KPI tentang pelarangan pria kewanitaan pada tayangan televisi

Menurut Asep Komarudin, Koordinator Koalisi Kebebasan Penyiaran Indonesia, KPI  sudah melakukan diskriminasi dan memberikan penekanan bahwa tindakan keperempuanan adalah tidak baik.Ia juga khawatir jika surat edaran KPI tersebut akan menjadi alat legitimasi untuk melakukan tindakan diskriminasi terhadap individu dengan identitas dan eskpresi jender berbeda. Asep mengatakan bahwa ada Undang-Undang yang menjadmin penyiaran berdasarkan keberagaman dan kebebasan yang bertanggung jawab, yaitu UU no. 32 tahun 2002.

“KPI melakukan diskriminasi dengan memberi penekanan bahwa tindakan keperempuanan adalah hal yang tidak baik,” kata Asep Komarudin, di depan Kantor KPI, Jakarta, Selasa (1/3/2016).

Baca juga : Asep Komarudin meminta KPI mencabut Surat Edaran KPI no 203/K/KPI/02/16

 

Sumber : Kompas

Advertisements

About Kabar LGBT

Korannya Komunitas LGBT Indonesia

Discussion

No comments yet.

Tinggalkan Pesan!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements

Ikuti Tweet kami

Follow Kabar LGBT on WordPress.com

Join 20 other followers

Komunitas kami

%d bloggers like this: