Advertisements
BERITA, BERITA TERKINI

KPI diminta mencabut Surat Edarannya yang dianggap diskriminatif

KOMPAS.com/INDRA AKUNTONO Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Rahmat Arifin (tengah) Sumber : Kompas

KOMPAS.com/INDRA AKUNTONO
Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Rahmat Arifin (tengah)
Sumber : Kompas

Asep Komarudin, Koordinator Koalisi Kebebasan Penyiaran Indonesia meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mencabut surat edaran no 203/K/KPI/02/16 yang berisi larangan terhadap pria kewanitaan di tayangan-tayangan televisi. Menurutnya surat edaran tersebut diskriminatif, menggerus asas keberagaman dan membatasi ruang berekspresi dan identitas jender di lembaga penyiaran.

“KPI melakukan diskriminasi dengan memberi penekanan bahwa tindakan keperempuanan adalah hal yang tidak baik,” kata Asep Komarudin, di depan Kantor KPI, Jakarta, Selasa (1/3/2016).

Ia juga khawatir jika surat edaran KPI tersebut akan menjadi alat legitimasi untuk melakukan tindakan diskriminasi terhadap individu dengan identitas dan eskpresi jender berbeda. Asep mengatakan bahwa ada Undang-Undang yang menjadmin penyiaran berdasarkan keberagaman dan kebebasan yang bertanggung jawab, yaitu UU no. 32 tahun 2002.

“KPI harus cabut edaran itu karena melakukan generalisasi keberagaman dengan stereotip yang merendahkan perempuan,” ujarnya.

Baca juga : Kritikan Tajam dan Cerdas Oscar Lawalata kepada KPI

Menurut Asep, jika memang tujuannya untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif tayangan lembaga penyiaran, KPI seharusnya memberikan tayangan yang edukatif untuk mengenal keberagaman jender secara komprehensif. Dengan  beginim makan akan didapatkan pemahaman dan empati, bukan kebencian.

“Dengan demikian, mendapatkan pemahaman, menumbuhkan empati, bukan menanamkan kebencian,” kata dia.

Rahmat Arifin, salah satu komisioner KPI yang menerima kedatangan Koalisi Kebebasan Penyiaran Indonesia mengatakan bahwa KPI akan menjadikan aspirasi tersebut sebagai bahan masukan dalam rapat pleno.

“Nanti akan kami sampaikan masukan dari masyarakat dalam rapat pleno,” kata Rahmat.

Baca juga : Lebih tepat jika KPI melarang pria kewanitaan karena membuat waria sebagai banyolan bukan karena LGBT

Dan bagaimana dengan nasib para pekerja seni, bahkan yang se-level Maestro seperti Didik Nini Thowok?

Wakil Ketua KPI Pusat Idy Muzayyad mengatakan, surat edaran tersebut bukanlah yang pertama, melainkan telah dilayangkan berulang kali. Ia mengatakan bahwa surat edaran tersebut sebagai penekanan kembali dan hanya diedarkan dalam momentum tertentu saja

Berikut ini konten-konten yang dilarang:

  1. Gaya berpakaian kewanitaan;
  2. Riasan (make-up) kewanitaan;
  3. Bahasa tubuh kewanitaan (termasuk, tetapi tidak terbatas pada gaya berjalan, gaya duduk, gerakan tangan, ataupun perilaku lainnya);
  4. Gaya bicara kewanitaan;
  5. Menampilkan pembenaran atau promosi seorang pria untuk berperilaku kewanitaan;
  6. Menampilkan sapaan terhadap pria dengan sebutan yang seharusnya diperuntukkan bagi wanita;
  7. Menampilkan istilah dan ungkapan khas yang sering dipergunakan kalangan pria kewanitaan.

Klik di sini untuk melihat Surat Edaran KPI no 203/K/KPI/02/16

 

Sumber : Kompas

 

Advertisements

About Kabar LGBT

Korannya Komunitas LGBT Indonesia

Discussion

No comments yet.

Tinggalkan Pesan!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements

Ikuti Tweet kami

Follow Kabar LGBT on WordPress.com

Join 20 other followers

Komunitas kami

%d bloggers like this: