Advertisements
BERITA, BERITA TERKINI

KONTRAS meminta Pemerintah jangan membiarkan penyataan-pernyataan diskriminatif, harus menindak tegas

 

Haris Azhar, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Sumber : liputan6

Haris Azhar, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras)
Sumber : liputan6

Haris Azhar, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontas) menyesalkan sikap pemerintah yang membiarkan polemik LGBT berlarut-larut. Yang awalnya hanya pernyataan ketidak sukaan pribadi, saat ini sudah berubah menjadi diskriminatif yang mempunyai potensi menimbulkan kekerasan dan konflik sosial.

Seperti kasus penolakan LGBT di Yogyakarta, Selasa 23/2/2016, beberapa orang tergabung dalam massa intoleran yang melakukan orasi bernada ancaman di Tugu Yogyakarta. kebencian yang berkembang di masyarakat terhadap kelompok LGBT menimbulkan diskriminasi bagi masyarakat lainnya.

“Dalam aksinya, kelompok massa intoleran tersebut menyebarkan rilis mengenai ancaman kekerasan akan melakukan pembakaran, perajaman, dan dijatuhkan dari tempat tinggi kepada kelompok LGBT,” ujarnya, Kamis (25/2/2016).

Ia juga menyayangkan bagaimana ujaran kebencian mendapatkan legitimasi dari lembaga-lembaga negara. Berdasarkan catatan KONTRAS sendiri, tercatat 17 pejabat negara mengeluarkan pernyataan diskriminatif terhadap kelompok LGBT. Yang awalnya hanya berupa wacana, sepertinya akan menjadi sebuah Rancangan Undang-Undang yang bisa dipastikan akan mendiskriminasi komunitas LGBT.

“Sebut saja Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang telah secara terbuka dan agresif melakukan ekspresi diskriminasi dengan mengatasnamakan undang-undang,” ujarnya.

Baca Juga : Surat Edaran KPI tentang pelarangan pria kewanitaan pada tayangan televisi

Baca juga : Kritikan Tajam dan Cerdas Oscar Lawalata kepada KPI

Menurutnya masyarakat perlu memahami dan membedakan pernyataan yang berupa pendapat pribadi, pernyataan diskriminatif dan ujaran kebencian. Usulan atau larangan tententu terhadap aktivitas kelompok LGBT atau menyerang dan menargetkan individu, maka pernyataan itu adalah pernyataan diskriminatif.

Pemerintah seharusnya sudah mulai mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang mengeluarkan penyataan-pernyataan diskriminatif

“Pernyataan diskriminatif sering kali berkembang menjadi ujaran kebencian, kemudian melanggar hak kebebasan berkumpul dan berpendapat bagi kelompok LGBT,” ujar Haris.

Sebenarnya di Indonesia sendiri sudah ada Undang-Undang ynag mengatur tentang Ujaran Kebencian, yaitu SUrat Edaran Kapolri No. SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (SE Ujaran Kebencian) antara lain:

“Bahwa ujaran kebencian … bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek: 11) orientasi seksual;”

Juru bicara Presiden RI Joko Widodo, Johan Budi SP mengatakan negara melindungi setiap individu LGBT tanpa terkecuali. “Tapi kalau sebagai gerakan tidak boleh, misal mempengaruhi orang atau mengumpulkan orang untuk kampanye menganjurkan pernikahan sesama jenis, itu tidak boleh,” ujarnya.

Bagaimana dengan kampanye HIV/AIDS? “Boleh dong,” ujarnya.

Sumber : Rappler.com Kompas

Advertisements

About Kabar LGBT

Korannya Komunitas LGBT Indonesia

Discussion

No comments yet.

Tinggalkan Pesan!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements

Ikuti Tweet kami

Follow Kabar LGBT on WordPress.com

Join 23 other followers

Komunitas kami

%d bloggers like this: