Advertisements
ARTIKEL PENGETAHUAN TERBARU, BERITA, BERITA TERKINI, PENGETAHUAN

Apa itu HAM dan Prinsip-prinsip Yogyakarta yang berkaitan dengan orientasi seksual dan identitas gender

 

Gambar Fitur di situs Prinsip-prinsip Yogyakarta

Gambar Fitur di situs Prinsip-prinsip Yogyakarta

Sepertinya masih ada yang tidak tahu apa itu Hak Asasi Manusia (HAM) dan apa saja itu yang termasuk dalam HAM.

Menurut definisi dalam situs  ohchr.org, situs resmi Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights).

Human rights are rights inherent to all human beings, whatever our nationality, place of residence, sex, national or ethnic origin, colour, religion, language, or any other status. We are all equally entitled to our human rights without discrimination. These rights are all interrelated, interdependent and indivisible.

Hak-hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada semua manusia, apapun kewarganegaraannya, tempat tinggalnya, jenis kelaminnya, bangsanya, sukunya, warna kulitnya, agamanya, bahasanya dan apapun status-status lainnya. Kita semua berhak atas hak-hak asasi kita tanpa diskriminasi. Hak-hak ini semua saling terkait, saling tergantung dan tak terpisahkan.

“Human rights are rights inherent to all human beings, whatever our nationality, place of residence, sex, national or ethnic origin, colour, religion, language, or any other status. We are all equally entitled to our human rights without discrimination. These rights are all interrelated, interdependent and indivisible.”

Hak-hak Asasi Manusia Universal sering dinyatakan dan dijamin oleh hukum, dalam bentuk perjanjian, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum dan sumber-sumber hukum internasional lainnya. Hak-hak Asasi Manusia Internasional mewajibkan Pemerintah untuk bertindak secara khusus atau menahan diri dari tindakan-tindakan tertentu, dalam rangka untuk mempromosikan dna melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar individu atau kelompok.

Apa saja Hak-Hak yang ada dalam Hak-Hak Asasi Manusia yang dideklarasikan?

  1. Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.
  2. Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada kekecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Selanjutnya, tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilyah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.
  3. Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai indvidu.
  4. Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun mesti dilarang.
  5. Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dikukum secara tidak manusiawi atau dihina.
  6. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.
  7. Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.
  8. Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.
  9. Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.
  10. Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajibankewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.
  11. (1) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang perlukan untuk pembelaannya. (2) Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan.
  12. Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah-tangganya atau hubungan suart-menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.
  13. (1) Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara. (2) Setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya.
  14. (1) Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran. (2) Hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar-benar timbul karena kejahatan-kejahatan yang tidak berhubungan dengan politik, atau karena perbuatanperbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
  15. (1) Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan. (2) Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya.
  16. (1) Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian. (2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai. (3) Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan Negara.
  17. (1) Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. (2) Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena.
  18. Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaann dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.
  19. Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk 5 mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.
  20. (1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan. (2) Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan.
  21. (1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas. (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negeranya. (3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.
  22. Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara.
  23. (1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran. (2) Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama. 6 (3) Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, yang memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya. (4) Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.
  24. Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan-pembatasan jam kerja yang layak dan hari liburan berkala, dengan tetap menerima upah.
  25. (1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkannya kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya. (2) Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anakanak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.
  26. (1) Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidak-tidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan. (2) Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasankebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan 7 persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian. (3) Orang tua mempunyai hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.
  27. (1) Setiap orang berhak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat dengan bebas, untuk menikmati kesenian, dan untuk turut mengecap kemajuan dan manfaat ilmu pengetahuan. (2) Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan-keuntungan moril maupun material yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya.
  28. Setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan internasional di mana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam Deklarasi ini dapat dilaksanakan sepenuhnya.
  29. (1) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di mana dia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh. (2) Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syaratsyarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. (3) Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan bagaimana pun sekali-kali tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.
  30. Tidak sesuatu pun di dalam Deklarasi ini boleh ditafsirkan memberikan sesuatu Negara, kelompok ataupun seseorang, hak untuk terlibat di dalam kegiatan apa pun, atau melakukan perbuatan yang bertujuan merusak hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang mana pun yang termaktub di dalam Deklarasi ini.

Selain Hak-Hak Asasi Manusia yang sudah diakui oleh PBB tersebut, Hak-Hak manusia terkait orientasi seksual dan identitas jender juga pernah dibahas dalam pertemuan Komisi Ahli Hukum Internasional, International Service for Human Rights dan ahli hak asasi manusia dari seluruh dunia di Universitas Gadjah Mada di Yogyakartapada tanggal 6-9 November di 2006, yang selanjutnya menghasilkan Yogyakarta Principles (Prinsip-prinsip Yogyakarta), berisi 29 prinsip yang dimaksudkan untuk menerapkan standar hukum hak asasi manusia internasional untuk mengatasi pelecehan hak asasi manusia terhadap lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT), dan (secara sekilas) interseks.

Gambaran singkat tentang isi prinsip Yogyakarta adalah sbb :

Prinsip 1          : Hak untuk Penikmatan HAM secara universal

Prinsip 2          : Hak atas Kesetaran dan Non Diskriminasi

Prinsip 3          : Hak atas Pengakuan di mata Hukum

Prinsip 4          : Hak untuk Hidup

Prinsip 5          : Hak atas Keamanan Seseorang

Prinsip 6          : Hak atas Privasi

Prinsip 7          : Hak atas Kebebasan dari Kesewenang-wenangan terhadap perampasan kebebasan

Prinsip 8          : Hak atas Pengadilan yang Adil

Prinsip 9          : Hak untuk Mendapatkan Perlakuan Manusiawi selama dalam Tahanan

Prinsip 10        : Hak atas Kebebasan dari Siksaan dan Kekejaman, Perlakuan atau Hukuman  yang tidak manusiawi atau merendahkan

Prinsip 11        : Hak atas Perlindungan dari Semua Bentuk Eksploitasi, Penjualan dan Perdagangan manusia

Prinsip 12        : Hak untuk Bekerja

Prinsip 13        : Hak atas Keamanan Sosial dan Atas Tindakan Perlindungan Sosial Lainnya

Prinsip 14        : Hak Untuk mendapatkan Standar Kehidupan yang Layak

Prinsip 15        : Hak atas Perumahan yang layak

Prinsip 16        : Hak Atas Pendidikan

Prinsip 17        : Hak atas Pencapaian Tertinggi Standar Pendidikan

Prinsip 18        : Perlindungan atas Kekerasan Medis

Prinsip 19        : Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

Prinsip 20        : Hak atas Kebebasan Berkumpul dengan damai dan Berasosiasi

Prinsip 21        : Hak atas kebebasan Berpikir

Prinsip 22        : Hak atas Kebebasan untuk berpindah

Prinsip 23        : Hak untuk mencari Perlindungan

Prinsip 24        : Hak untuk Menemukan Keluarga

Prinsip 25        : Hak untuk Berpartisipasi dalam Kehidupan Publik

Prinsip 26        : Hak untuk Berpartisipasi dalam Kehidupan Budaya

Prinsip 27        : Hak untuk Memajukan HAM

Prinsip 28        : Hak atas Pemulihan dan Ganti Rugi yang Efektif

Prinsip 29        : Akuntabilitas

Jika ingin mengetahui penjelasan Prinsip-Prinsip Yogyakarta secara detail bisa mengunduh dokumen-dokumen di bawah ini.

Versi bisa diunduh : Universal Declaration Human Rights – Bahasa Inggris

Versi bisa diunduh: Universal Declaration Human Rights – Bahasa Indonesia

Versi bisa diunduh : Yogyakarta Principle official Bahasa Inggris

Versi bisa diunduh : Prinsip-prinsip Yogyakarta Divisi Litbang dan Komnas Perempuan

 

Sumber : PBB: un.org– ohchr.org Deklarasi Universal HAM – Bahasa Indonesia Yogyakartaprinciples.org  Divisi Litbang dan Komnas Perempuan

Advertisements

About Kabar LGBT

Korannya Komunitas LGBT Indonesia

Discussion

One thought on “Apa itu HAM dan Prinsip-prinsip Yogyakarta yang berkaitan dengan orientasi seksual dan identitas gender

  1. Dan para phobic beranggapan bahwa lgbtq+ berlindung dibawah ham, mengagung agungkan HAM untuk melindungi diri. Padahal HAM juga dibuat untuk melindungi kehidupan mereka juga

    Like

    Posted by Rama M | March 1, 2016, 1:15 am

Tinggalkan Pesan!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements

Ikuti Tweet kami

Follow Kabar LGBT on WordPress.com

Join 20 other followers

Komunitas kami

%d bloggers like this: