Advertisements
BERITA, BERITA TERKINI

Komisi VIII menyusun RUU Anti-LGBT dengan Menteri Khofifah Indar Parawansa

Diskriminasi terhadap LGBT tidak saja terjadi dalam lingkup sosial tetapi dalam lingkup politik. Komnas HAM yang seharusnya menjadi pelindung hak-hak LGBT sebagai warga negara, justru tidak ada aktivis LGBT di dalamnya. DPR disinyalir dengan sengaja menggagalkan Dede Oetomo, seorang aktivis dan ahli dalam isu-isu jender, dalam seleksi komisioner Komnas HAM,

“Dedi Utomo yang mendaftar komnas HAM, publik tahu dia kompeten tapi dia tidak lolos di DPR karena dia gay, terbuka, dan aktivis,” kata Hartoyo, ketua LSM Our Voice.

Ia sendiri, sebagai ketua LSM Our Voice merasakan bagaimana terlunta-luntanya ia bersama komunitas LGBT lantaran pemerintah melarang aliran dana ke LSM terkait LGBT. Ia mengatakan bahwa LGBT hanya menuntut persamaan hak dasar seperti yang diatur dalam UUD 1945.

Baca juga : LGBT semakin ditekan. Diduga ada dana dari UNDP untuk LGBT, Jusuf Kalla menyetop

Deding Ishak, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI (Membidangi isu sosial dan agama) berkata bahwa Rancangan Undang-Undang Anti-LGBT. Ia mengaku bahwa pembahasan informal sudah ia lakukan bersama koleganya, pembahasan lebih serius pun juga akan dilakukan, termasuk menyusun naskah akademik yang akan diajukan ke paripurna. Pembahasan RUU akan dilakukan dengan Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa.

Ia berdalih bahwa RUU ini untuk melindungi bangsa dari kegiatan yang ia anggap propaganda LGBT.

“Intinya bagaimana melindungi bangsa dari perilaku yang menyimpang,” ujarnya.

Baca juga : Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah menolak permintaan LGBT

Deding menegaskan, bakal beleid ini tak akan bertentangan dengan Pancasila, norma hukum, serta sosial yang berlaku di masyarakat.

“Ini penting diadakan sehingga bisa memastikan ada payung hukum yang mengawal tentang kebutuhan dari bangsa ini agar lebih baik melakukan ajaran agama dan tidak menyimpang secara seksual yang sebetulnya bertentangan dengan bangsa dan negara,” katanya.

Baca juga : Artis dan Politikus PAN, Dessy Ratnasari menolak LGBT

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa Indonesia tidka memerlukan Undang-Undang LGBT, karena orientasi seksual adalah urusan pribadi dan pemerintah tidak perlu mencampurinya.

Baca juga : Jusuf Kalla : LGBT adalah masalah pribadi, nggak perlu UU

Sementara di India belum lama ini, Mahkamah Agung justru memutuskan untuk meninjau kembali Undang-Undang yang mendiskriminasi LGBT.

Baca juga : MA di India meninjau kembali Undang-Undang yang mendiskriminasi LGBT

 

Sumber : cnn

Advertisements

About Kabar LGBT

Korannya Komunitas LGBT Indonesia

Discussion

No comments yet.

Tinggalkan Pesan!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements

Ikuti Tweet kami

Follow Kabar LGBT on WordPress.com

Join 20 other followers

Komunitas kami

%d bloggers like this: