Advertisements
BERITA, BERITA TERKINI

Komnas HAM meminta pemerintah melindungi komunitas LGBT

Parade LGBT Indonesia Sumber: hipwee.com

Parade LGBT Indonesia
Sumber: hipwee.com

Hari  Rabu 10 Februari 2016, dalam siaran pers di Situs Resmi Komnas HAM, mendesak agar pemerintah memberikan perlindungan dan pemenuhan hak komunitas LGBT, seperti yang tertuang dalam konstitusi dan program Nawacita yang digadang-gadang Presiden Joko Widodo,

Muhammad Nurkhoirudin, salah satu anggota Komnas HAM berpendapat bahwa pernyataan para pejabat publik belakangan ini memperberat kehidupan komunitas LGBT yang sebenarnya sudah mengalami beragam diskriminasi dan stigma. Pernyataan pejabat-pejabat tersebut justru bertentangan dengan Nawacita.

Tidak hanya itu, pernyataan tersebut juga memicu kekerasan terhadap komunitas LGBT diberbagai daerah di Indonesia.

“Pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo, melalui program Nawacita, telah bertekad untuk memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar-warga,” katanya.

Dalam penelitian Komnas HAM pada 2015, komunitas LGBT mengalami kesulitan dalam pemenuhan hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan, hak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil, dan hak atas kebebasan berekspresi. Juga diketahui bahwa media berperan besar dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait LGBT.

Baca juga : Penjelasan neurolog tentang LGBT

Sepuluh tahun yang lalu, 2006,  di Yogyakata, terjadi pertemuan para ahli HAM Internasional untuk menyikapi berbagai penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok seksual minoritas yang menghasilkan Prinsip-prinsip Yogyakarta –Yogyakarta Principles– yang berisikan penerapan hukum internasional HAM yang berhubungan dengan orientasi seksual dan identitas jender.

Nurkhoiron juga mengatakan bahwa  keberadaan komunitas LGBT telah diakui oleh negara, antara lain dengan adanya Peraturan Menteri Sosial No. 8/2012 terkait kelompok minoritas, yang menyebutkan adanya gay, waria, dan lesbian. Juga, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27/2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Kerja Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2015 yang memasukkan gay, waria, dan lesbian dalam peraturan tersebut. Hanya saja  peraturan-peraturan tersebut tidak mengusung Prinsip-Prinsip Yogyakarta. Justru mendiskriminasi dan memberikan stigma.

Komnas HAM meminta agar para pejabat publik berhenti memberikan pernyataan negatif yang memicu kekerasan dan pelanggaran HAM, dan mengambil kebijakan dan program ynag mengacu pada Prinsip-Prinsip Yogyakarta.

Selain itu Komnas HAm meminta penegak hukum menghentikan segala bentuk pembiaran tindakan kekerasan yang di lakukan ormas maupun individeu ke pada komunitas LGBT.

Terakhir, Konmas Ham juga meminta agar media menuliskan berita secara berimbang dan tidak menuliskan berita yang bisa menimbulkan stigma dan kekerasan bagi LGBT:

“Masyarakat untuk tidak melakukan diskriminasi dan kekerasan kepada komunitas LGBT, tutur Nukhoiron. Penolakan masyarakat di Bandung terhadap LGBT

sumber: Kompas Yogyakarta Principles Komnas HAM

Advertisements

About Kabar LGBT

Korannya Komunitas LGBT Indonesia

Discussion

No comments yet.

Tinggalkan Pesan!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements

Ikuti Tweet kami

Follow Kabar LGBT on WordPress.com

Join 23 other followers

Komunitas kami

%d bloggers like this: